Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke PT. Bio Farma (Persero), Bandung, Kamis (9/7/2020). Foto : Alfi/Man

Semakin meluasnya sebaran virus Corona (Covid-19) memaksa semua pihak untuk bekerja bersama-sama menemukan vaksin Covid-19. Seiring menunggu keberhasilan temuan tersebut, upaya deteksi melalui rapid test dan swab test (Polymerase Chain Reaction/PCR) juga terus dilakukan guna menghentikan sebarannya. Guna memastikan kesiapan tersebut, Komisi VI DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke PT Bio Farma (Persero) selaku holding BUMN yang bergerak di sektor farmasi.

“Kami datang ke Bio Farma untuk melihat kesiapan-kesiapan itu termasuk kesiapan vaksinnya sendiri, dan juga mereka saat ini sedang memproduksi alat  tes kit PCR, yang per akhir Mei 2020 mereka bisa memproduksi 100 ribu test (kit), jadi kita mau cek juga bagaimana kesiapannya di lapangan dan kesiapan untuk memproduksi lebih lanjut,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih usai memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi VI DPR RI dengan jajaran direksi PT. Bio Farma, di Bandung, Jawa Barat, Kamis (9/7/2020).

Lebih lanjut, politisi Fraksi Partai Golkar ini memandang pemulihan kesehatan masyarakat (public health recovery) harus dituntaskan jika menginginkan ekonomi untuk segera bangkit. Untuk itu, ia mendorong segera dirampungkannya uji klinis dari vaksin Covid-19 yang saat ini sedang dikembangkan oleh Bio Farma, Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan, LIPI, Balai Besar Penelitian Veteriner (BB Litvet), dan sejumlah perguruan tinggi yang bergerak di bawah pimpinan Lembaga Biologi Molekular Eijkman.

“Vaksin ini kan harus segera dilakukan uji klinis, karena itu kesiapan mereka lakukan sampai bulan Desember ini, bahkan kerja sama dengan berbagai universitas hingga lembaga internasional untuk sesegera mungkin bisa merapkan vaksin ini dan bisa segera di produksi di tahun 2021, dan harapan kami mudah-mudahan kita bisa segera bangkit di tahun depan karena kalau vaksin sudah ditemukan maka kepercayaan orang untuk bekerja kembali akan timbul,“ imbuh Demer, sapaan akrabnya.

Berbagai dukungan baik dalam bentuk legislasi maupun dukungan anggaran, diakui Demer, akan terus diberikan. “Anggaran sudah bertriliun-triliun, lebih dari Rp 150 triliun keluar untuk kesehatan saja, dari anggaran tersebut kami ingin pastikan apakah benar-benar siap melakukan risetnya, memproduksi PCR-nya, jadi laporannya tidak hanya window dressing,” papar legislator daerah pemilihan (dapil) Bali itu.

Sejumlah kendala yang dihadapi Bio Farma, ungkap Demer, salah satunya yakni macetnya pembayaran utang oleh rumah sakit. “Kemarin mereka sudah meminta persetujuan untuk mendapatkan utang-utang yang belum dibayarkan dari hampir 30 rumah sakit karena persoalan BPJS. Kemarin Menteri Keuangan juga sudah memberikan, sehingga tentu mereka bisa berinvestasi, yang kita harapkan investasinya ditujukan untuk penanganan Covid-19 dalam waktu dekat ini,” ungkap Demer.

Menyampaikan komitmennya mengatasi pandemi Covid-19, Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir menjelaskan bahwa pihaknya bekerja sama dengan anggota BUMN Farmasi lainnya, yakni Kimia Farma dan Indofarma untuk menyediakan obat yang sudah masuk protap Pemerintah seperti Oseltsmivir, Cloroquin, Hidrocloroquine, Avigan, Vitamin C, serta sejumlah antibiotik. Mei lalu, Bio Farma juga sudah memproduksi 100.000 test kit Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) yang telah diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dengan merk BioCov-19 dan sudah diedarkan per Juni 2020.

“Selain itu, pengembangan vaksin juga diiringi dengan berbagai langkah, seperti dukungan terapi Plasma Konvalesen, pembuatan Virus Transport Media (VTM), dan pembuatan laboratorium protabel BSL3. Khusus vaksin, kami menjalin kerjasama dengan Sinovac Biotech China dan CEPI, dan menjalankan Roadmap Konsorsium Nasional Vaksin Covid-19 yang masih dalam tahap penelitian hingga tahun ini. Pada Januari 2021 akan diserah terimakan dengan Bio Farma untuk upscalling, uji preklinis, dan uji klinis, untuk nantinya diedarkan setelah terdaftar dan mendapat izin BPOM,” kata Honesti. (alw/sf)